Bimtek Tentang Pengadaan Barang Jasa PBJ

Bimtek Tentang Pengadaan Barang Jasa PBJ, Bimbingan Teknis Perpres Terbaru No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang jasa PBJ Dengan pertimbangan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 16 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Dalam Perpres ini disebutkan, bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
a. E-purchasing;
b. Pengadaan Langsung;
c. Penunjukan Langsung;
d. Tender Cepat
e. Tender.
E-purchasing sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

Maka kami Akan mengadakan Bimtek dan Pelatihan. Dengan Tema Sosialisasi atas Perpres Terbaru No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Untuk itu kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Panitia/Pejabat Pengadaan dan anggota Unit Layanan Pengadaan yang belum bersertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mengikuti kegiatan ini.

Silahkan Pilih Jadwal Dan Materi dibawah ini

Mei. Juni. Juli. Agustus. September. Oktober. November. Desember

Info Jadwal Bimtek Tentang Pengadaan Barang Jasa PBJ

Materi bahasan Bimtek Pengadaan barang jasa PBJ

• Pokok Perubahan

1. Struktur Perpres 54/2010
2. Struktur Perpres 16/2018

• Pengaturan Baru

1. Tujuan Pengadaan
2. Pekerjaan Terintegrasi
3. Perencanaan Pengadaan
4. Agen Pengadaan
5. Konsolidasi Pengadaan
6. Swakelola
7. Repeat Order
8. E-Reverse Auction
9. Pengecualian
10. Penelitian
11. E-Market Place

• Perubahan Definisi
• Perubahan Pengaturan

1. Tugas PPHP/PJPHP
2. Persyaratan Penyedia
3. Penyebutan Merk
4. Kewajiban Menggunakan Produk Dalam Negeri
5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
6. Jaminan Penawaran dan Sanggahan Banding
7. Metode Pemilihan Penyedia
8. Jenis Kontrak
9. Kontrak Tahun Jamak
10. Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi
11. Pemesanan E-Purchasing
12. Uang Muka Untuk Kontrak Tahun Jamak
13. Perubahan Kontrak
14. Penyesuaian Harga
15. Penangan Keadaan Darurat
16. Tender/Seleksi Internasional
17. UKPBJ
18. Pelayanan Hukum Bagi Pelaku PBJ
19. Pencantuman dalam daftar Hitam

Bimtek Mengenai Pengadaan Barang Jasa PBJ

Bimtek Mengenai Pengadaan Barang Jasa PBJ, Bimbingan Teknis Perpres Terbaru No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang jasa PBJ Dengan pertimbangan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 16 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Dalam Perpres ini disebutkan, bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
a. E-purchasing;
b. Pengadaan Langsung;
c. Penunjukan Langsung;
d. Tender Cepat
e. Tender.
E-purchasing sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

Maka kami Akan mengadakan Bimtek dan Pelatihan. Dengan Tema Sosialisasi atas Perpres Terbaru No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Untuk itu kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Panitia/Pejabat Pengadaan dan anggota Unit Layanan Pengadaan yang belum bersertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mengikuti kegiatan ini.

Silahkan Pilih Jadwal Dan Materi dibawah ini

Mei. Juni. Juli. Agustus. September. Oktober. November. Desember

Info Jadwal Bimtek Mengenai Pengadaan Barang Jasa PBJ

Materi bahasan Bimtek Pengadaan barang jasa PBJ

• Pokok Perubahan

1. Struktur Perpres 54/2010
2. Struktur Perpres 16/2018

• Pengaturan Baru

1. Tujuan Pengadaan
2. Pekerjaan Terintegrasi
3. Perencanaan Pengadaan
4. Agen Pengadaan
5. Konsolidasi Pengadaan
6. Swakelola
7. Repeat Order
8. E-Reverse Auction
9. Pengecualian
10. Penelitian
11. E-Market Place

• Perubahan Definisi
• Perubahan Pengaturan

1. Tugas PPHP/PJPHP
2. Persyaratan Penyedia
3. Penyebutan Merk
4. Kewajiban Menggunakan Produk Dalam Negeri
5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
6. Jaminan Penawaran dan Sanggahan Banding
7. Metode Pemilihan Penyedia
8. Jenis Kontrak
9. Kontrak Tahun Jamak
10. Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi
11. Pemesanan E-Purchasing
12. Uang Muka Untuk Kontrak Tahun Jamak
13. Perubahan Kontrak
14. Penyesuaian Harga
15. Penangan Keadaan Darurat
16. Tender/Seleksi Internasional
17. UKPBJ
18. Pelayanan Hukum Bagi Pelaku PBJ
19. Pencantuman dalam daftar Hitam

Bimtek Masalah Pengadaan Barang Jasa PBJ

Bimtek Masalah Pengadaan Barang Jasa PBJ, Bimbingan Teknis Perpres Terbaru No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang jasa PBJ Dengan pertimbangan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 16 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Dalam Perpres ini disebutkan, bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
a. E-purchasing;
b. Pengadaan Langsung;
c. Penunjukan Langsung;
d. Tender Cepat
e. Tender.
E-purchasing sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

Maka kami Akan mengadakan Bimtek dan Pelatihan. Dengan Tema Sosialisasi atas Perpres Terbaru No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Untuk itu kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Panitia/Pejabat Pengadaan dan anggota Unit Layanan Pengadaan yang belum bersertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mengikuti kegiatan ini.

Silahkan Pilih Jadwal Dan Materi dibawah ini

Mei. Juni. Juli. Agustus. September. Oktober. November. Desember

Info Jadwal Bimtek Masalah Pengadaan Barang Jasa PBJ

Materi bahasan Bimtek Pengadaan barang jasa PBJ

• Pokok Perubahan

1. Struktur Perpres 54/2010
2. Struktur Perpres 16/2018

• Pengaturan Baru

1. Tujuan Pengadaan
2. Pekerjaan Terintegrasi
3. Perencanaan Pengadaan
4. Agen Pengadaan
5. Konsolidasi Pengadaan
6. Swakelola
7. Repeat Order
8. E-Reverse Auction
9. Pengecualian
10. Penelitian
11. E-Market Place

• Perubahan Definisi
• Perubahan Pengaturan

1. Tugas PPHP/PJPHP
2. Persyaratan Penyedia
3. Penyebutan Merk
4. Kewajiban Menggunakan Produk Dalam Negeri
5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
6. Jaminan Penawaran dan Sanggahan Banding
7. Metode Pemilihan Penyedia
8. Jenis Kontrak
9. Kontrak Tahun Jamak
10. Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi
11. Pemesanan E-Purchasing
12. Uang Muka Untuk Kontrak Tahun Jamak
13. Perubahan Kontrak
14. Penyesuaian Harga
15. Penangan Keadaan Darurat
16. Tender/Seleksi Internasional
17. UKPBJ
18. Pelayanan Hukum Bagi Pelaku PBJ
19. Pencantuman dalam daftar Hitam

Bimtek Bidang Pengadaan Barang Jasa PBJ

Bimtek Bidang Pengadaan Barang Jasa PBJ, Bimbingan Teknis Perpres Terbaru No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang jasa PBJ Dengan pertimbangan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 16 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Dalam Perpres ini disebutkan, bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
a. E-purchasing;
b. Pengadaan Langsung;
c. Penunjukan Langsung;
d. Tender Cepat
e. Tender.
E-purchasing sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

Maka kami Akan mengadakan Bimtek dan Pelatihan. Dengan Tema Sosialisasi atas Perpres Terbaru No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Untuk itu kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Panitia/Pejabat Pengadaan dan anggota Unit Layanan Pengadaan yang belum bersertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mengikuti kegiatan ini.

Silahkan Pilih Jadwal Dan Materi dibawah ini

Mei. Juni. Juli. Agustus. September. Oktober. November. Desember

Info Jadwal Bimtek Bidang Pengadaan Barang Jasa PBJ

Materi bahasan Bimtek Pengadaan barang jasa PBJ

• Pokok Perubahan

1. Struktur Perpres 54/2010
2. Struktur Perpres 16/2018

• Pengaturan Baru

1. Tujuan Pengadaan
2. Pekerjaan Terintegrasi
3. Perencanaan Pengadaan
4. Agen Pengadaan
5. Konsolidasi Pengadaan
6. Swakelola
7. Repeat Order
8. E-Reverse Auction
9. Pengecualian
10. Penelitian
11. E-Market Place

• Perubahan Definisi
• Perubahan Pengaturan

1. Tugas PPHP/PJPHP
2. Persyaratan Penyedia
3. Penyebutan Merk
4. Kewajiban Menggunakan Produk Dalam Negeri
5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
6. Jaminan Penawaran dan Sanggahan Banding
7. Metode Pemilihan Penyedia
8. Jenis Kontrak
9. Kontrak Tahun Jamak
10. Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi
11. Pemesanan E-Purchasing
12. Uang Muka Untuk Kontrak Tahun Jamak
13. Perubahan Kontrak
14. Penyesuaian Harga
15. Penangan Keadaan Darurat
16. Tender/Seleksi Internasional
17. UKPBJ
18. Pelayanan Hukum Bagi Pelaku PBJ
19. Pencantuman dalam daftar Hitam

Bimtek Bidang Pengadaan Barang Jasa PBJ

Bimtek Bagian Pengadaan Barang Jasa PBJ

Bimtek Bagian Pengadaan Barang Jasa PBJ, Bimbingan Teknis Perpres Terbaru No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang jasa PBJ Dengan pertimbangan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 16 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Dalam Perpres ini disebutkan, bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
a. E-purchasing;
b. Pengadaan Langsung;
c. Penunjukan Langsung;
d. Tender Cepat
e. Tender.
E-purchasing sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

Maka kami Akan mengadakan Bimtek dan Pelatihan. Dengan Tema Sosialisasi atas Perpres Terbaru No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Untuk itu kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Panitia/Pejabat Pengadaan dan anggota Unit Layanan Pengadaan yang belum bersertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mengikuti kegiatan ini.

Silahkan Pilih Jadwal Dan Materi dibawah ini

Mei. Juni. Juli. Agustus. September. Oktober. November. Desember

Info Jadwal Bimtek Bagian Pengadaan Barang Jasa PBJ

Materi bahasan Bimtek Pengadaan barang jasa PBJ

• Pokok Perubahan

1. Struktur Perpres 54/2010
2. Struktur Perpres 16/2018

• Pengaturan Baru

1. Tujuan Pengadaan
2. Pekerjaan Terintegrasi
3. Perencanaan Pengadaan
4. Agen Pengadaan
5. Konsolidasi Pengadaan
6. Swakelola
7. Repeat Order
8. E-Reverse Auction
9. Pengecualian
10. Penelitian
11. E-Market Place

• Perubahan Definisi
• Perubahan Pengaturan

1. Tugas PPHP/PJPHP
2. Persyaratan Penyedia
3. Penyebutan Merk
4. Kewajiban Menggunakan Produk Dalam Negeri
5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
6. Jaminan Penawaran dan Sanggahan Banding
7. Metode Pemilihan Penyedia
8. Jenis Kontrak
9. Kontrak Tahun Jamak
10. Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi
11. Pemesanan E-Purchasing
12. Uang Muka Untuk Kontrak Tahun Jamak
13. Perubahan Kontrak
14. Penyesuaian Harga
15. Penangan Keadaan Darurat
16. Tender/Seleksi Internasional
17. UKPBJ
18. Pelayanan Hukum Bagi Pelaku PBJ
19. Pencantuman dalam daftar Hitam

Bimtek Untuk Kepegawaian

Bimtek Untuk Kepegawaian Dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan. Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut, Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas:
a. Jabatan Administrasi (JA);
b. Jabatan Fungsional (JF); dan
c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Untuk lebih memahami tentang PP tersebut ,maka Dengan demikian kami Akan Menyelenggarakan Bimtek Untuk Kepegawaian Dengan Materi Manajemen PNS Berdasarkan PP. No.11 tahun 2017 dengan materi pembahasan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS
2. Pengadaan dan Perencanaan PNS
3. Pengembangan karier dan Kompetensi serta system Informasi Managemen Kantor
4. Penilaian Kinerja dan disiplin
5. Reward and Punishment (Prinsip Pengangkatan dan Promosi serta Disiplin dan Pemberhentian PNS)
6. Peraturan Penggajian,Tunjangan,dan Pensiun
7. Jaminan Pensiun dan Hari Tua serta Perlindungan
8. Peraturan Cuti Bagi Pegawai

Info Jadwal Bimtek Untuk Kepegawaian Daerah

Kami Telah Bekerjasama Dengan Narasumber Yang Berkompeten Dari Berbagai Bidang Dan Instansi Baik Dari Kementerian, Lembaga Pendidikan Dan Lain Lainnya.

Kami Juga Menyediakan Berbagai Materi Untuk Bidang Pengelolaan, laporan Keuangan Dan Pertanggunganjawaban Bendahara, Aset Daerah, Barang Milik Daerah, Perpajakan Atau Pajak, Kehumasan, Keprotokolan, kearsipan, Tata Naskah, Kependudukan, UKM, Aparatur Desa, DPRD, Rumah Sakit, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pariwisata, Penanaman Modal, Pertambangan, Satuan Pamong Praja ( Satpol PP ) Lakip, Renja, Renstra, Puskesmas Dan Materi lainnya

Silahkan Pilih Jadwal Dan Materi dibawah ini

Mei. Juni. Juli. Agustus. September. Oktober. November. Desember

Bimtek Penilaian Prestasi Kerja dan Analisa beban kerja serta Evaluasi Kinerja dengan Materi Bahasan :

1. PP No. 46 Thn 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
2. Analisis Jabatan dan Analisis Beban
3. Analisis Beban Kerja Pegawai
4. Manajemen Pelatihan
5. Pengembangan serta perencanaan SDM
6. Evaluasi Kinerja

Bimtek Tentang Kepegawaian

Bimtek Tentang Kepegawaian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan. Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut, Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas:
a. Jabatan Administrasi (JA);
b. Jabatan Fungsional (JF); dan
c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Untuk lebih memahami tentang PP tersebut ,maka Dengan demikian kami Akan Menyelenggarakan Bimtek Nasional Materi Manajemen PNS Berdasarkan PP. No.11 tahun 2017 dengan materi pembahasan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS
2. Pengadaan dan Perencanaan PNS
3. Pengembangan karier dan Kompetensi serta system Informasi Managemen Kantor
4. Penilaian Kinerja dan disiplin
5. Reward and Punishment (Prinsip Pengangkatan dan Promosi serta Disiplin dan Pemberhentian PNS)
6. Peraturan Penggajian,Tunjangan,dan Pensiun
7. Jaminan Pensiun dan Hari Tua serta Perlindungan
8. Peraturan Cuti Bagi Pegawai

Info Jadwal Bimtek Tentang Kepegawaian Daerah

Kami Telah Bekerjasama Dengan Narasumber Yang Berkompeten Dari Berbagai Bidang Dan Instansi Baik Dari Kementerian, Lembaga Pendidikan Dan Lain Lainnya.

Kami Juga Menyediakan Berbagai Materi Untuk Bidang Pengelolaan, laporan Keuangan Dan Pertanggunganjawaban Bendahara, Aset Daerah, Barang Milik Daerah, Perpajakan Atau Pajak, Kehumasan, Keprotokolan, kearsipan, Tata Naskah, Kependudukan, UKM, Aparatur Desa, DPRD, Rumah Sakit, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pariwisata, Penanaman Modal, Pertambangan, Satuan Pamong Praja ( Satpol PP ) Lakip, Renja, Renstra, Puskesmas Dan Materi lainnya

Silahkan Pilih Jadwal Dan Materi dibawah ini

Mei. Juni. Juli. Agustus. September. Oktober. November. Desember

Bimtek Penilaian Prestasi Kerja dan Analisa beban kerja serta Evaluasi Kinerja dengan Materi Bahasan :

1. PP No. 46 Thn 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
2. Analisis Jabatan dan Analisis Beban
3. Analisis Beban Kerja Pegawai
4. Manajemen Pelatihan
5. Pengembangan serta perencanaan SDM
6. Evaluasi Kinerja

Bimtek Mengenai Kepegawaian

Bimtek Mengenai Kepegawaian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan. Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut, Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).Untuk lebih memahami tentang PP tersebut ,maka Dengan demikian kami Akan Menyelenggarakan Bimtek Nasional Materi Manajemen PNS Berdasarkan PP. No.11 tahun 2017 dengan materi pembahasan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS
2. Pengadaan dan Perencanaan PNS
3. Pengembangan karier dan Kompetensi serta system Informasi Managemen Kantor
4. Penilaian Kinerja dan disiplin
5. Reward and Punishment (Prinsip Pengangkatan dan Promosi serta Disiplin dan Pemberhentian PNS)
6. Peraturan Penggajian,Tunjangan,dan Pensiun
7. Jaminan Pensiun dan Hari Tua serta Perlindungan
8. Peraturan Cuti Bagi Pegawai

Info Jadwal Bimtek Mengenai Kepegawaian Daerah

Silahkan Pilih Jadwal Dan Materi dibawah ini

Mei. Juni. Juli. Agustus. September. Oktober. November. Desember

Bimtek Penilaian Prestasi Kerja dan Analisa beban kerja serta Evaluasi Kinerja dengan Materi Bahasan :

1. PP No. 46 Thn 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
2. Analisis Jabatan dan Analisis Beban
3. Analisis Beban Kerja Pegawai
4. Manajemen Pelatihan
5. Pengembangan serta perencanaan SDM
6. Evaluasi Kinerja

Bimtek Masalah Kepegawaian

Bimtek Masalah Kepegawaian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan. Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut, Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas:

a. Jabatan Administrasi (JA);
b. Jabatan Fungsional (JF); dan
c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Untuk lebih memahami tentang PP tersebut ,maka Dengan demikian kami Akan Menyelenggarakan Bimtek Nasional Materi Manajemen PNS Berdasarkan PP. No.11 tahun 2017 dengan materi pembahasan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS
2. Pengadaan dan Perencanaan PNS
3. Pengembangan karier dan Kompetensi serta system Informasi Managemen Kantor
4. Penilaian Kinerja dan disiplin
5. Reward and Punishment (Prinsip Pengangkatan dan Promosi serta Disiplin dan Pemberhentian PNS)
6. Peraturan Penggajian,Tunjangan,dan Pensiun
7. Jaminan Pensiun dan Hari Tua serta Perlindungan
8. Peraturan Cuti Bagi Pegawai

Info Jadwal Bimtek Masalah Kepegawaian Daerah

Kami Telah Bekerjasama Dengan Narasumber Yang Berkompeten Dari Berbagai Bidang Dan Instansi Baik Dari Kementerian, Lembaga Pendidikan Dan Lain Lainnya.

Kami Juga Menyediakan Berbagai Materi Untuk Bidang Pengelolaan, laporan Keuangan Dan Pertanggunganjawaban Bendahara, Aset Daerah, Barang Milik Daerah, Perpajakan Atau Pajak, Kehumasan, Keprotokolan, kearsipan, Tata Naskah, Kependudukan, UKM, Aparatur Desa, DPRD, Rumah Sakit, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pariwisata, Penanaman Modal, Pertambangan, Satuan Pamong Praja ( Satpol PP ) Lakip, Renja, Renstra, Puskesmas Dan Materi lainnya

Silahkan Pilih Jadwal Dan Materi dibawah ini

Mei. Juni. Juli. Agustus. September. Oktober. November. Desember

Bimtek Penilaian Prestasi Kerja dan Analisa beban kerja serta Evaluasi Kinerja dengan Materi Bahasan :

1. PP No. 46 Thn 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
2. Analisis Jabatan dan Analisis Beban
3. Analisis Beban Kerja Pegawai
4. Manajemen Pelatihan
5. Pengembangan serta perencanaan SDM
6. Evaluasi Kinerja

Bimtek Bidang Kepegawaian

Bimtek Bidang Kepegawaian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan. Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut, Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas:
a. Jabatan Administrasi (JA);
b. Jabatan Fungsional (JF); dan
c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Untuk lebih memahami tentang PP tersebut ,maka Dengan demikian kami Akan Menyelenggarakan Bimtek Nasional Materi Manajemen PNS Berdasarkan PP. No.11 tahun 2017 dengan materi pembahasan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS
2. Pengadaan dan Perencanaan PNS
3. Pengembangan karier dan Kompetensi serta system Informasi Managemen Kantor
4. Penilaian Kinerja dan disiplin
5. Reward and Punishment (Prinsip Pengangkatan dan Promosi serta Disiplin dan Pemberhentian PNS)
6. Peraturan Penggajian,Tunjangan,dan Pensiun
7. Jaminan Pensiun dan Hari Tua serta Perlindungan
8. Peraturan Cuti Bagi Pegawai

Info Jadwal Bimtek Bidang Kepegawaian Daerah

Silahkan Pilih Jadwal Dan Materi dibawah ini

Mei. Juni. Juli. Agustus. September. Oktober. November. Desember

Bimtek Penilaian Prestasi Kerja dan Analisa beban kerja serta Evaluasi Kinerja dengan Materi Bahasan :

1. PP No. 46 Thn 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
2. Analisis Jabatan dan Analisis Beban
3. Analisis Beban Kerja Pegawai
4. Manajemen Pelatihan
5. Pengembangan serta perencanaan SDM
6. Evaluasi Kinerja